Memberantas Korupsi dan Politik Uang dalam Pilkada

Sinar Harapan: Kamis, 13 Agustus 2015

Oleh: Junaidi Khab*

Junaidi KhabMaraknya kasus suap dan beberapa kasus korupsi di tanah air yang sudah mengakar dan menggerogoti uang rakyat kini tidak bisa terelakkam lagi. Tidak memilah dan memilih siapa pelakunya, tidak ada bedanya antara pelaku korupsi di daerah dengan di pusat. Korupsi di daerah sama saja dengan korupsi di pusat, bila di pusat kasus korupsi berlangsung hingga ke sudut paling atas dari bangunan kekuasaan, di daerah juga begitu, yaitu hingga pada sudut-sudut yang paling kecil di masyarakat.

Dampak kasus korupsi ini sangat dirasakan oleh kaum minoritas yang kurang memiliki kekuatan ampuh dalam menghadapinya. Namun sebaliknya kalangan minoritas tidak mau kalah dengan banyaknya kasus korupsi di tanah air ini. Sehingga mereka dengan kesuperioritasnya melakukan hal yang serupa, yaitu suap-menyuap dan korupsi.

Data Indonesia Corruption Watch (ICW) selama 2008 ada 36 kepala daerah yang diduga bertindak pidanan korupsi. Bahkan selama tiga tahun terakhir nilai uang yang dikorupsi mencapai Rp. 1,6 triliun. Jumlah itu jika dikompensasikan untuk menyantuni rakyat miskin melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT), Rp. 300.000.00 setiap kepala keluarga masyarakat miskin akan mampu membantu 5,8 juta kepala masyarakat miskin, tentu angka tersebut sangatlah menggiurkan di benak kita lebih-lebih di benak birokrat.

Namun sayang, pemerintah mengalami ketimpangan dalam melaksanakan tugas sebagai wakil rakyat. Ketimpangan itu berdasar pada keinginan individu dengan hidup hedonisme menghadapi tugas dan wewenang sebagai wakil rakyat. Stabilitas pemerintahan banyak terganggu dan terancam dalam menghadapi roda perputaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang selalu bersikap hedonis.

Sportivitas Pilkada

Akhir-akhir ini bangsa Indonesia dihadapkan pada persoalan korupsi dan kasus-kasus yang lainnya yang melilit pemerintahan. Keseriusan dalam hal ini harus benar-benar direkrut dan disadari oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi dan menangani kasus yang semacam ini. Begitu pula pemrintah harus lebih moderat agar tidak terjadi kesalahpahaman yang akhirnya berakibat pada perpecahan antara masyarakat Aceh dan masyarakat Jawa. Karena tidak lama lagi di Jawa juga akan mengahadapi Pilgub dan Pilkada yang serupa dengan di aceh sekarang.

Prospek yang baik dan bisa dipertanggung jawabkan dalam menindaklanjuti kasus-kasus demikian yang sangat komplek harus dibenahi oleh pemrintah. Karena Pilkada merupakan jalan alternatif dalam menentukan wakil rakyat daerah yang akan berjalan lima tahun ke depan dengan membawa visi dan misi yang baik dalam pelaksanaannya. Begitu pula kesadaran masyarakat Indonesia pada umumnya dalam menentukan wakilnya harus sesuai dengan hati nurani dan tanpa paksaan dengan pembelian suara baik dengan iming-iming sebagai sangon saat memilih, karena itu semua kelak akan menjadi kredit koruptor masa depan.

Korupsi vs Pilkada

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dihadapi masyarakat Indonesia yang akan mendatang harus dipertimbangkan dengan serius oleh masyarakat dan pemerintah pada umumnya. Karena kalau tidak dengan kejernihan dan kekritisan, Pilkada ini hanya akan mencetak calon koruptor yang akan membahayakan kehidupan bangsa Indonesia sendiri. Pilkada harus menumbuhkan pemimpin yang benar-benar bersih dari kasus suap dan kasus korupsi.

Terlebih bagi masyarakat pinggiran yang kurang memahami seluk-beluk dunia politik, ini harus menjadi kewajiban bagi pemerintah yang peduli akan kehidupan bangsa dan negeri Indonesia untuk memberikan pemahaman tentang cara berpolitik yang baik. Karena kasus suap pra-Pilkada tidak akan asing lagi bagi masyarakat dan bagi kaum yang beruang. Jalan satu-satunya dalam menempuh kesuksesan merebut kursi kepala pemerintahan dan daerah adalah money politic. Dengan demikian sangatlah mudah untuk mendapat peluang kursi pertahanan kepala daerah terbanyak.

Sangatlah merugikan masyarakat, dan pemilih yang menjadi korban money politic, yang merupakan metode mendapat suara maksimal dengan membayar masyarakat untuk memilih salah satu dari partai kandidat. Pilkada masa depan menghadapi perjalanan roda pemerintahan tahun 2012 harus lebih sportif dan menjadikan Pemilu dan Pilkada lalu sebagai cambuk dan sarang pengurasan uang rakyat melaui money politic.

Kesadaran masyarakat harus ditingkatkan dalam menghadapi Pilkada di negeri ini utamanya Pilkada yang masih akan dilaksanakan nanti agar tidak menerima iming-iming uang sogok dari para kandidat partai politik. Karena itu hanya akan mencetak calon koruptor dan merugikan kita sendiri sebagai bangsa Indonesia pada masa pemerintahan ke depan.

Memilih pemimpin harus yang benar-benar bersih dari kasus suap-menyuap. Secara orasional saja uang yang dibagikan sebagai uang sogok tidak akan sebarapa dengan uang gaji dari pemerintah. Gaji pemimpin tidak akan mencukupi untuk menutupi uang yang dibagikan kepada masyarakat saat Pilkada. Dari mana lagi kalau bukan dari uang yang dikucurkan bagi rakyat dikorup sehingga uang yang dianggarkan bagi kepentingan rakyat tidak sampai pada tujuan yang semestinya.

* Penulis adalah Akademisi dan Bergiat di Komunitas Sastra UIN Sunan Ampel Surabaya.

Tulisan ini bisa dibaca di situs resminya melalui file versi PDF di menyusul. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Amin.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: