Nostalgia Pesantren dan Politik

Duta Masyarakat: Kamis, 11 September 2014

Oleh: Junaidi Khab*

Junaidi Khab (Di Ruang Tamu Saat Kunjungan ke Bupati Bojonegoro - Kang Yoto/Suyoto)

Junaidi Khab
(Di Ruang Tamu Saat Kunjungan ke Bupati Bojonegoro – Kang Yoto/Suyoto)

Saat kita membicarakan pesantren dan politik, tentu kita tak lepas dengan kultur Islam. Dalam Islam, sekitar tahun 1980-an pernah ada semacam anjuran dari ulama (meski jumlahnya minoritas) agar tidak mencampurkan agama dengan politik. Sehingga ada kesan bahwa umat Islam tak perlu berpolitik, apalagi dalam masyarakat pesantren. Benarkah umat Islam berhenti berpolitik terutama dikalangan pesantren? Dan benarkah pesantren selama ini tak kenal politik atau tak pernah berpolitik?

Model pesantren di pulau Jawa berdiri dan berkembang bersamaan dengan zaman Walisongo. Karena itu tidak berlebihan bila dikatakan bahwa pondok pesantren yang pertama didirikan adalah pondok pesantren yang didirikan oleh Sunan Bonang dan Sunan Ampel. Misi keagamaan dan pendidikan Sunan Ampel mencapai sukses, sehingga dikenal oleh masyarakat Majapahit. Pada saat itu, pesantren hanya berfungsi sebagai alat Islamisasi dan sekaligus memadukan tiga unsur pendidikan, yakni: ibadah untuk menanamkan iman, tabligh untuk menyebarkan ilmu, dan amal untuk mewujudkan kemasyarakatan dalam kehidupan sehari-hari (Wahjoetomo, 1997:70).

Dari sekian banyakanya santri Sunan Ampel, muncul santri bernama Raden Fatah dan Sunan Giri yang berinisiatif dalam bidang pendidikan secara bersama dan teratur. Pada tahun 1476, Raden Fatah membentuk organisasi pendidikan dakwah Bhayangkari Ishlah (angkatan pelajar kebaikan) yang merupakan organisasi pendidikan dan pengajaran Islam yang pertama di Indonesia, meski istilah ini sebenarnya sudah muncul sejak dirintis oleh Sunan Ampel.

Dalam praktek perjalanan selanjutnya, Raden Fatah naik takhta jadi raja kerajaan Islam Demak (1500 M). Itu artinya, kerajaan Islam Demak adalah bukti sejarah bahwa orang yang berbasis pesantren (Raden Fatah) mampu menjadi raja, dan bahwa orang pesantren saat itu sudah paham dunia politik. Bahkan tidak hanya pesantren, aktivitas masyarakat muslim untuk menjalankan kewajiban agamanya juga dibatasi.

Nasib pesantren mengalami hambatan dan pukulan yang hebat ketika tahun 1900-an Belanda menghilangkan pengajaran sistem pesantren dan melaksanakan pendidikan sistem kelas atau sekolah. Dalam wilayah kekuasaan Mataram, pendidikan formal ala pesantren yang semula diakui dan diberlakukan diganti dengan model sekolah. Sehingga ruang gerak pesantren mengalami penyempitan dan pengendapan pada masa penjajahan Belanda selama tiga abad lebih.

Akibat dari kebijakan Belanda ini, berdampak pada masyarakat sekitar Mataram, yakni pemahaman tentang Islam cukup memprihatinkan, sebab Islam hanya dipahami sebatas khitan, puasa, dan larangan makan babi. Sementara akidahnya hancur karena yang subur adalah acara sesaji yang ditujukan kepada benda-benda yang dianggap keramat. Namun demikian untuk di luar Mataram, pesantren tetap eksis (bertahan) meskipun sangat tertekan.

Gairah Baru

Baru pada akhir abad ke-19 muncul gairah baru, semangat baru di kalangan para kiai. Mereka yang baru saja pulang dari Timur Tengah membawa wawasan baru, yaitu model pendidikan Islam diubah menjadi model madrasah, sebagai tandingan dari model Belanda (sekolah). Dengan model madrasah, santrinya mencapai ribuan jumlahnya, seperti yang dialami di Tebuireng, Jombang. Kebijakan Belanda terhadap umat Islam ini tidak hanya berdampak mengubah model atau sistem yang ada di pesantren, tetapi juga memunculkan rasa benci umat Islam terhadap Belanda yang semakin meningkat.

Wahjoetomo (1997:77) menjelaskan bahwa masyarakat pesantren mengadakan aksi terhadap Belanda dengan tiga macam: Pertama, Uzlah (mengasingkan diri). Mereka menyingkir ke desa-desa dan tempat terpencil yang jauh dari jangakauan kolonial. Maka tidak aneh bila pesantren mayoritas berada di desa-desa yang bebas dari polusi dan kontaminasi oleh budaya hedonisme, kepalsuan dan keserakahan. Kedua, Bersikap non-kooperatif dan melakukan perlawanan secara diam-diam.

Selain mengaji atau menelaah kitab kuning, para kiai menumbuhkan semangat jihad santri-santrinya untuk membela Islam dan menentang penjajah. Ketiga, berontak dan mengadakan perlawanan non-fisik terhadap Belanda. Dalam perspektif sejarah, pesantren sering mengadakan perlawanan secara silih berganti selama berabad-abad, untuk mengusir Belanda dari bumi Indonesia. Begitu jalan politik pesantren tempo dulu.

Hanya saja, layak untuk direnungkan dan ditindaklanjuti apa yang dinyatakan oleh Komaruddin Hidayat (2012), bahwa saat ini dunia pesantren ditantang oleh sejarah, apakah mereka hanya mampu berperan sebatas sebagai kekuatan oposisi melawan pemerintahan sebagaimana yang ditunjukkan sejak zaman penjajah, ataukah bisa menjadi pusat pemberdayaan masyarakat dalam rangka state nation building?

Pesantren ke depan tampaknya berpeluang untuk terus bergulat dengan politik. Oleh karena itu, perlu model politik santun dengan meminjam istilah Amien Rais, yaitu berpolitik kualitas tinggi (high politics) yang memiliki tiga ciri, yaitu; pertama, setiap jabatan pada hakikatnya berupa amanah dari masyarakat yang harus dipelihara sebaik-baiknya. Kekuasaan seberapapun kecilnya, harus dimanfaatkan untuk membangun kesejahteraan bersama. Kedua, setiap jabatan politik mengandung pertanggung jawaban. Ketiga, kegiatan politik harus dikaitkan secara erat dengan prinsip ukhuwah, yaitu persaudaraan antar sesama umat manusia, menghindari gaya politik konfrontatif yang penuh dengan konflik.

Jika masyarakat pesantren dapat melakukan tindakan politik semacam itu, maka orang-orang tak akan mudah mengutuk kiai yang terlanjur berpelukan dengan bayang-bayang politik. Jalan politik memang terjal, keras, dan penuh tantangan. Akan tetapi, bukan berarti pesantren harus antipati terhadap politik sejauh ia mampu menjadi kontrol internal terhadap laju politik. Untuk itu, orang-orang pesantren harus berpikir ulang apakah jejak historis relasi pesantren dan politik cukup dijadikan nostalgia atau pelajaran berharga; diposisikan sebagai kecelakaan apa pendewasaan; direvitalisasi sebagai urgensi atau sampingan, atau bahkan tak perlu mengulang sejarah itu kembali?

 

* Penulis adalah Wakil Direktur Gerakan UIN Sunan Ampel Menulis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Hp                   : 087866119361

E-Mail             : john_gapura@yahoo.com

URL                : junaidikhab.wordpress.com

FB/Twitter      : Junaidi Khab (john_khab@yahoo.com)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: