Menimbang Wacana Pilkada oleh DPRD

Duta Masyarakat: Sabtu, 13 September 2014

Oleh: Junaidi Khab*

Junaidi Khab

Junaidi Khab

Isu terbaru yang menjadi polemik publik adalah wacana Pilkada oleh DPRD yang terus mengundang reaksi dari berbagai kalangan. Di berbagai media sudah menyebar isu tersebut, baik dari pihak yang pro maupun yang kontra. Hal tersebut semakin hari semakin menyulut opini publik dan spekulasi-spekulasi yang terus menjamur. Tak jarang pula ada spekulasi positif dan negatif sebagai perias dunia politik di Indonesia pasca-Pilpres RI 2014.

Hal ini sangat menarik bagi kita semua untuk memilah dan memilih antara Pilkada oleh DPRD atau Pilkada secara demokratis dengan kedaulatan di tangan rakyat. Konversi tersebut bukan asal wacana dan tanpa alasan. Namun, di balik wacana itu ada alasan yang mendasar dan sangat kuat sebagai pegangan. Alasan-alasan tersebut bukan semata karena pihak tertentu, namun demi perbaikan dan efisiensi dana anggaran pemerintah. Itu salah satu argumen yang baru tampak dari pihak pro.

Alasan tersebut memang cocok untuk kita terima bersama sebagai upaya meningkatkan kualitas ekonomi demi perbaikan kehidupan bangsa Indonesia. Tapi, jauh dari itu, yang kita butuhkan bukan hanya alasan yang sifatnya untuk meracuni publik dan masyarakat Indonesia secara umum. Alasan-alasan tersebut harus visional dan memiliki dasar atas kehendak rakyat Indonesia, bukan sepihak dari kalangan tertentu saja. Tentunya, dengan wacana Pilkada oleh DPRD jika hakim memang harus mengetokkan palu tiga kali, harus mempertimbangkan kebaikannya bagi rakyat Indonesia.

Jika dampak buruk atau negatif dari wacana Pilkada oleh DPRD lebih dominan, maka kita harus menerima atas kehendak publik. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk saat ini sebagian sudah tidak menjadi wakil atas inspirasi dan suara rakyat. Kadang mereka mengajukan suatu usul atau ide hanya karena inisiatif dirinya sendiri demi kepentingan kelompok tertentu atau kepentingan dirinya sendiri. Hal ini yang sangat disayangkan jika Pilkada oleh DPRD harus tetap menjadi peraturan dan pedoman perundang-undangan.

Akan tetapi, harapan kita semua, konversi Pilkada oleh DPRD harus menjadi angin segar bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Hal utama yang menjadi tumpuan masyarakat tak lain tentang kemakmuran hidupnya, jika bukan karena kemakmuran dan kesejahteraan, maka segala kebijakan harus ditolak mentah-mentah. Maka dari itu, segala aturan yang akan diberlakukan dalam pemerintahan Republik Indonesia harus benar-benar melihat aspek dan pengaruhnya bagi bangsa Indonesia.

Positif vs Negatif

Secara umum, setiap ide atau gagasan yang tumbuh dan bermunculan selalu mengatasnamakan kemaslahatan ummat. Tentu hal tersebut menjadi bahasa klise yang sering kita dengar dari berbagai kalangan yang ingin ide dan keinginannya tercapai. Tak mungkin suatu ide muncul hanya untuk kejahatan, jika begitu alasannya tentu ide tersebut akan ditolak mentah-mentah. Tentunya kita akan menilai ide kita dari sisi positif dan sedikit meminimalisir alasan negatifnya, tapi tetap menguatkan alasan positif yang muncul dari ide tersebut.

Seperti halnya ide atau wacana tentang Pilkada oleh DPRD, bagi mereka yang pro akan menyingkap sisi positif dari ide tersebut. Namun, dari pihak kontra juga beralasan dari sisi negatifnya. Sehingga dua kubu pro dan kontra ini sulit menemukan jalan keluar. Tapi kita setidaknya melihat pada seberapa banyak sisi positif dari ide tersebut. Dengan demikian kita bisa membedakan mana yang layak dan yang pantas kita pertahankan.

Ketika kita cermati secara detail, sejatinya konversi Pilkada oleh DPRD memiliki nilai positif atau manfaat bagi kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan rakyat Indonesia. Selain itu sebagai bentuk upaya dalam menekan laju kasus suap dan korupsi yang terjadi di parlemen pemerintahan daerah dan rakyat jelata saat pemilihan umum. Hal tersebut yang menjadi alasan utama atas konversi Pilkada oleh DPRD belakangan ini yang beredar di media.

Hal tersebut diungkap oleh Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR Marwan Jafar, dia menilai bahwa Pilkada langsung yang diterapkan saat ini dapat menyuburkan praktik money politics atau politik uang. Saat ini politik uang seakan menjadi kewajiban bagi setiap calon kepala daerah yang ingin mendapatkan suara.

Sehingga setiap calon akan berlomba-lomba untuk menyiapkan dana yang lebih besar untuk meraih kemenangan tanpa memperhitungkan dari mana dana tersebut didapatkan. Akibatnya, jika terpilih, tidak lagi memikirkan bagaimana membuat program yang dibutuhkan oleh masyarakat, tapi lebih memikirkan cara mengembalikan modal Pilkada yang telah dikeluarkan (Duta Masyarakat: Kamis, 11 September 2014).

Hal senada juga diungkapkan dan diperkuat oleh argumen mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH. Hasyim Muzadi. Dia beralasan mendukung Pilkada oleh rakyat banyak negatifnya karena hanya akan memunculkan menuver politik ke kiai. Selain itu, Pilkada langsung oleh rakyat juga bisa memecah belah kiai dan umat. Sejatinya, dengan konversi Pilkada oleh DPRD ini ada harapan kiai bisa bersatu, rakyat tidak menjadi korban politik uang, dan pemberantasan korupsi bisa menemukan jalan terang.

Maka tak heran bila Pilkada oleh DPRD menjadi terobosan baru dalam memudahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi gerak-gerik DPRD dalam membuat kebijakan. Selain itu, kiai dan masyarakat tidak akan terpecah belah akibat perbedaan pilihan pemimpinnya. Namun, menghadapi hal demikian, kita harus benar-benar melihat prospek panjang ke depan untuk menjamin kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia sebagai bahan pertimbangan. Wacana Pilkada oleh DPRD jangan sampai menjadi kepentingan golongan, politik, dan individu belaka. Semoga!

* Penulis adalah Wakil Direktur Gerakan UIN Sunan Ampel Menulis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Hp                   : 087866119361

E-Mail             : john_gapura@yahoo.com

URL                : junaidikhab.wordpress.com

FB/Twitter      : Junaidi Khab (john_khab@yahoo.com)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: