Membunuh Korupsi dan Budaya Money Politic

Harian Analisa: Rabu, 09 Juli 2014

Oleh: Junaidi Khab*

Junaidi Khab

Junaidi Khab

OPINI – Maraknya kasus suap dan beberapa kasus korupsi di tanah air yang sudah mengakar dan menggerogoti uang rakyat, kini tidak bisa terelakkan lagi. Tidak memilah dan memilih siapa pelakunya, tidak ada bedanya antara pelaku korupsi di daerah dengan di pusat. Korupsi di daerah sama saja dengan korupsi di pusat. Bila di pusat kasus korupsi berlangsung hingga ke sudut paling atas dari bangunan kekuasaan, di daerah juga begitu, yaitu hingga pada sudut-sudut yang paling kecil di masyarakat.

Dampak kasus korupsi ini sangat dirasakan oleh kaum minoritas yang kurang memiliki kekuatan ampuh dalam menghadapinya. Namun sebaliknya kalangan minoritas tidak mau kalah dengan banyaknya kasus korupsi di tanah air ini. Sehingga mereka dengan kesuperioritasannya melakukan hal yang serupa, yaitu suap-menyuap dan korupsi.

Data Indonesia Corruption Watch (ICW) selama 2008 ada 36 kepala daerah yang diduga bertindak pidana korupsi. Bahkan selama tiga tahun terakhir nilai uang yang dikorupsi mencapai Rp. 1,6 triliun. Jumlah itu jika dikompensasikan untuk menyantuni rakyat miskin melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT), Rp. 300.000.00 setiap kepala keluarga masyarakat miskin akan mampu membantu 5,8 juta kepala masyarakat miskin, tentu angka tersebut sangatlah menggiurkan di benak kita lebih-lebih di benak birokrat.

Namun sayang, pemerintah mengalami ketimpangan dalam melaksanakan tugas sebagai wakil rakyat. Ketimpangan itu berdasar pada keinginan individu dengan hidup hedonisme menghadapi tugas dan wewenang sebagai wakil rakyat. Stabilitas pemerintahan banyak terganggu dan terancam dalam menghadapi roda perputaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang selalu bersikap hedonis.

Sportifitas Pilpres

Akhir-akhir ini bangsa Indonesia dihadapkan pada persoalan korupsi dan kasus-kasus yang lainnya yang melilit pemerintahan. Begitu pula dihadapkan pada pra-Pilpres di negeri ini dan kasus penembakan misterius yang tidak dikenal pelakunya, misalkan di aceh beberapa tahun yang lalu. Mayoritas mereka yang ditembak adalah orang-orang yang memiliki bau harum darah Jawa, dalam artian ini pelakunya bisa saja masyarakat Aceh sendiri dengan alasan mempertahankan daerahnya sendiri dari kekuasaan masyarakat politikus Jawa atau masyarakat Jawa yang juga mempertahankan superioritasnya dalam menguasai daerah Aceh.

Keseriusan dalam hal ini harus benar-benar direkrut dan disadari oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi dan menangani kasus yang semacam ini. Begitu pula pemerintah harus lebih moderat agar tidak terjadi kesalahpahaman yang akhirnya berakibat pada perpecahan antara masyarakat Aceh dan masyarakat Jawa. Karena tidak lama lagi di Jawa Timur juga akan menghadapi Pilpres dan Pilkada yang serupa dengan di aceh.

Prospek yang baik dan bisa dipertanggung jawabkan dalam menindaklanjuti kasus-kasus demikian yang sangat komplek harus dibenahi oleh pemerintah. Karena Pilpres atau Pilkada merupakan jalan alternatif dalam menentukan wakil rakyat daerah yang akan berjalan lima tahun ke depan dengan membawa visi dan misi yang baik dalam pelaksanaannya. Begitu pula kesadaran masyarakat Indonesia pada umumnya dalam menentukan wakilnya harus sesuai dengan hati nurani dan tanpa paksaan dengan pembelian suara baik dengan iming-iming sebagai sangon saat memilih, karena itu semua kelak akan menjadi kredit koruptor masa depan.

Korupsi Pra-Pilpres

Pilpres atau Pilkada yang dihadapi masyarakat Indonesia, khususnya Pilpres yang akan mendatang harus dipertimbangkan dengan serius oleh pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Karena kalau tidak dengan kejernihan dan kekritisan, Pilpres ini hanya akan mencetak calon koruptor yang akan membahayakan kehidupan bangsa Indonesia sendiri. Pilpres ini harus menumbuhkan pemimpin yang benar-benar bersih dari kasus suap dan kasus korupsi.

Terlebih bagi masyarakat pinggiran yang kurang memahami seluk-beluk dunia politik, ini harus menjadi kewajiban bagi pemerintah yang peduli pada kehidupan bangsa dan negeri Indonesia untuk memberikan pemahaman tentang cara berpolitik yang baik. Karena kasus suap pra-Pilpres dalam Pemilu tidak akan asing lagi bagi masyarakat dan bagi kaum yang beruang. Jalan satu-satunya dalam menempuh kesuksesan merebut kursi kepala pemerintahan adalah money politic. Dengan demikian sangatlah mudah untuk mendapat peluang kursi pemerintahan.

Sangatlah merugikan masyarakat, dan pemilih yang menjadi korban money politic.Itu tak lain merupakan metode mendapat suara maksimal dengan membayar masyarakat untuk memilih salah satu dari partai kandidat. Pilpres masa depan menghadapi perjalanan roda pemerintahan tahun 2013 dan seterusnya harus lebih sportif dan menjadikan Pemilu dalamPilpres lalu sebagai cambuk dan sarang pengurasan uang rakyat melaui money politic.

Kesadaran masyarakat harus ditingkatkan dalam menghadapi Pilpresdi negeri iniutamanyaPemilu yang masih akan dilaksanakan nanti agar tidak menerima iming-iming uang sogok dari para kandidat partai politik. Karena itu hanya akan mencetak calon koruptor dan merugikan kita sendiri sebagai bangsa Indonesia pada masa pemerintahan ke depan.

Memilih pemimpin harus yang benar-benar bersih dari kasus suap-menyuap. Secara rasional saja uang yang dibagikan sebagai uang sogok tidak akan seberapa dengan uang gaji dari pemerintah. Gaji pemimpin tidak akan mencukupi untuk menutupi uang yang dibagikan kepada masyarakat saat pra-Pemilu. Dari mana lagi kalau bukan dari uang yang dikucurkan bagi rakyat dikorup sehingga uang yang dianggarkan bagi kepentingan rakyat tidak sampai pada tujuan yang semestinya.

* Penulis adalah Wakil Direktur Gerakan IAIN Sunan Ampel Menulis (Gisam) IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Sekarang menjadi Gerakan UIN Sunan Ampel Menulis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

E-Mail                        : john_gapura@yahoo.com

Bisa dikunjungi melalui rumahnya di: http://analisadaily.com/news/read/membunuh-korupsi-dan-budaya-money-politic/45631/2014/07/09

atau

Bisa dibaca dalam bentuk PDF di: Harian Analisa Rabu, 09 Juli 2014 Membunuh Korupsi dan Budaya Money Politic. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Leave a comment