Mengkaji Ulang tentang Kewarisan

Wasathon: Minggu, 9 Februari 2014

Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik (Junaidi Khab)

Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik (Junaidi Khab)

Judul               : Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik

Penulis             : Drs. H.M. Anshary MK, S.H., M.H.

Penerbit           : Pustaka Pelajar

Cetakan           : I, Desember 2013

Tebal               : 297 halaman

ISBN               : 978-602-229-289-0

Peresensi         : Junaidi Khab*

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dari beberapa bagiannya masing-masing. Ketika seseorang dinyatakan telah meninggal dunia secara hukum, maka pada saat itu juga hukum menganggap harta warisan pewaris terbuka dan beralih menjadi hak milik para ahli warisnya. Karena itu dalam sunnah sangat dianjurkan oleh Rasulullah Saw. untuk menyegerakan pembagian harta warisan pewaris sehingga para ahli waris dapat menguasai harta benda yang menjadi miliknya dengan segera.

Dalam aturan kewarisan semua ahli waris berhak mendapat bagiannya masing-masing sesuai dengan aturan yang telah ada. Sebagian masyarakat mengikuti aturan kewarisan terkadang lebih condong pada tradisi yang diberlakukan di daerahnya masing-masing. Ada pula yang mengikuti aturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara. Bahkan Islam pun juga membuat suatu aturan dan penetapan warisan bagi ahli waris agar harta itu bisa dikelola dengan baik dan tidak menimbulkan masalah.

Buku ini hadir dalam upaya untuk mengenalkan lebih dalam tentang peralihan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris kepada ahli warisnya hanya sebatas harta yang secara nyata dimiliki pewaris semasa hidupnya yaitu dalam bentuk activa termasuk piutang pewaris. Adapun warisan dalam bentuk utang tidak ikut beralih secara ijbari kepada para ahli warisnya.

Utang-utang pewaris ditanggung dan ditanggulangi dari sepanjang harta peninggalan pewaris dalam bentuk activa mencukupi untuk itu. Sebagaimana maksud ketentua pasal 175 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Tanggung jawab ahli waris terhadap utang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalnya” (hlm. 2)

Namun, tidak semua orang bisa memiliki harta waris meski memiliki hubungan kekerabatan. Termasuk istri, anak, atau saudara-saudaranya bisa gugur menjadi ahli waris dari orang yang meninggal. Keguguran mendapat harta warisan dari orang yang meninggal bukan serta merta karena hak otoritas orang lain yang berkuasa, tapi ada beberapa hal yang memang manjadi aturan dalam syariat Islam tentang keguguran mendapat warisan dari orang yang meninggal.

Memang ada beberapa hal yang menyebabkan seorang ahli waris dinyatakan terhalang menerima warisan dari harta yang ditinggalkan pewaris. Dalam fiqh klasik ulama sunni ditentukan bahwa ada empat faktor yang menyebabkan seseorang terhalang menerima warisan dari pewaris, yaitu: perbudakan, pembunuhan, berlainan agama, dan berlainan negara – tapi ini masih terjadi perbedaan di antara para ulama. Namun dalam versi keindonesian yaitu hanya ada tiga faktor: berbeda imana/agama antara pewaris dengan ahli waris, pembunuhan, dan memfitnah (hlm. 44).

Selain itu, bagi mereka yang memang berhak mendapat harta warisan ada ketentuan-ketentuan yang mesti diketahui. Seperti porsentase warisan yang mesti diperoleh. Mulai dari seorang ayah, ibu, istri, dan anak baik laki-laki maupun perempuan. Aturan-aturan tersebut dibuat bukan untuk membedakan mana yang tua atau yang muda, tapi untuk menjaga keutuhan harta bagi masa depan ahli warisnya.

Sudah ada ketentuan yang ditetapkan oleh hukum kewarisan (Islam). Misalkan yaitu jika seorang seorang istri meninggal, maka suami bisa mendapat bagian setengah (½) atau bisa mendapat bagaian seperempat (¼). Namun jika seorang suami yang meninggal: maka istri mendapat bagian seperempat (¼) jika suaminya tidak punya anak laki-laki atau perempuan. Bahkan bisa mendapat seperdelapan (1/8) jika suaminya itu memiliki anak laki-laki atau perempuan (hlm. 117).

Dalam buku ini, dibahasa tentang materi hukum kewarisan Islam yang belum banyak disajikan, yaitu msalah pergeseran stelsel hukum kewarisan dari fiqh klasik ulama sunni ke fiqh kewarisan Indonesia modern yang didominasi oleh jiwa Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selain itu, disajikan kajian teoritis dengan contoh-contoh kasus serta cara penyelesaiannya. Ha ini dimaksudkan untuk mempermudah mereka yang berminat mempelajari dan memperdalam hukum kewarisan Islam di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri, bahwa kebutuahan pemahaman dan pengetahuan yang luas tentang kewarisan menjadi hak urgen karena ini menyangkut kehidupan dan masa depan ahli waris.

* Peresensi Wakil Direktur Gerakan UIN Sunan Ampel Menulis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

E-Mail                         : john_gapura@yahoo.com

Bisa diakses di: http://wasathon.com/resensi-/view/2014/02/09/-resensi-buku-mengkaji-ulang-tentang-kewarisan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: