Kewenangan Setengah Hati bagi DPD

Harian Analisa: Jumat, 25 Oktober 2013

Oleh: Tahan Manullang, SH.

Sampai saat ini, dapat dikatakan bahwa masyarakat di daerah masih belum merasakan kehadiran Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Padahal, lembaga itu dibentuk untuk menyuarakan kepentingan-kepentingan daerah, yang sebelumnya dirasakan perlu mendapatkan perhatian khusus di lembaga perwakilan rakyat. Dana ratusan miliar rupiah per tahun yang dikeluarkan negara terkesan terbuang percuma, bahkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013 DPD mendapatkan dana tambahan menjadi Rp 1,2 triliun. Wajar jika ada pandangan yang beranggapan bahwa sebaiknya DPD dibubarkan saja.

Tanpa penguatan peran DPD, terutama di bidang legislasi, kehadiran lembaga itu menjadi sia-sia dan negara akan terus membuang uang percuma. Pada 1 Oktober 2013, DPD genap berusia 9 tahun. Sudah lebih satu periode para senator berkantor di Senayan untuk menyuarakan kepentingan daerah. Namun, peran penting itu belum berjalan maksimal dan hingga kini gigi DPD belum bertaring. Ketua DPD Irman Gusman mengakui, peranan lembaga yang dipimpinnya itu masih belum maksimal dan merata. Menurutnya, masih dibutuhkan waktu satu atau dua periode lagi untuk membuat peran lembaga itu lebih maksimal. Yang jelas, ujarnya, keberadaan lembaga itu mulai menarik perhatian beberapa tokoh.

Terbukti, ada beberapa nama politisi dari partai politik yang berniat untuk menjadi anggota DPD periode 2014-2019. Semoga saja ketertarikan politisi untuk menjadi anggota DPD memang untuk membawa kepentingan daerahnya dan bukan untuk memperbesar isi kantong. Sebab, menurut catatan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), anggaran negara yang dikeluarkan untuk DPD pada tahun ini meningkat tajam. Pada 2012, uang negara yang keluar untuk DPD sekitar Rp 540 miliar. Namun, pada APBN-P 2013, DPD mendapatkan dana sebesar Rp 1,2 triliun.

Dari anggaran DPD sebesar Rp 1,2 triliun itu, sekitar Rp 763,6 miliar digunakan untuk program peningkatan sarana dan prasarana aparatur DPD, yakni pembangunan kantor baru DPD di ibu kota provinsi sebesar Rp 699,7 miliar, layanan perkantoran sebesar Rp 44,5 miliar, kendaraan bermotor sebesar Rp 900 juta, peralatan dan fasilitas perkantoran sebesar Rp 8,3 miliar, serta keperluan gedung atau bangunan sebesar Rp 10 miliar. Melihat kewenangan DPD hingga saat ini yang belum maksimal, anggaran sebesar itu terkesan terbuang percuma.

Bila kewenangan DPD tidak ditingkatkan, maka para senator bisa dianggap hanya makan gaji buta dan tidak memperjuangkan aspirasi rakyat di daerah mereka masing-masing. Sebenarnya, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memberikan angin segar kepada peningkatan peran DPD dengan mengeluarkan putusan Nomor 92/PUU-X/2012. Putusan itu telah mengembalikan kewenangan DPD, yang sebelumnya direduksi UU Nomor 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) dan UU Nomor 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (P3). Seluruh anggota DPD dan rakyat di daerah tentu saja menyambut baik putusan MK itu.

Point Penting

Paling tidak ada empat poin penting dalam putusan itu yang merupakan pokok eksistensi dan jati diri DPD sebagai lembaga negara sebagaimana telah diamanatkan oleh UUD 1945. Pertama, kewenangan DPD dalam mengajukan rancangan undang-undang (RUU) setara dengan DPR dan Presiden. Kedua, DPD ikut membahas RUU bersama DPR. Ketiga, DPD berwenang untuk memberikan persetujuan atas RUU. Keempat, DPD terlibat dalam penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Melihat fungsi dan peran itu, keberadaan DPD memang sangat penting. Apalagi, konsep pembangunan daerah mulai kembali digaungkan dalam rangka pemerataan pembangunan.

Aspirasi daerah sebenarnya bisa juga diserap oleh politisi dari partai politik. Tapi, tampaknya harapan itu tetap tinggal harapan karena para politisi partai itu terlalu sibuk mengurusi kepentingan politik masing-masing. Belum lagi ditambah kasus-kasus korupsi yang menjerat mereka. Kita tentu berharap agar peran DPD lebih ditingkatkan lagi. DPR tak perlu khawatir kalau peran mereka akan tergerus oleh kehadiran DPD selama ini. Untuk itu, DPR, MPR, dan DPD perlu duduk bersama lagi untuk segera merevisi UU Nomor 27/2009 tentang MD3 dalam rangka memperkuat peran DPD. Jika kehadiran DPD masih seperti 9 tahun ini, tanpa peran dan fungsi yang jelas, lebih baik lembaga itu dibubarkan saja.

Kita juga pernah mendengar usulan pembangunan gedung perwakilan bagi DPD di daerah. Kita tidak melarang adanya kantor untuk para senator di daerah. Tapi, bukan berarti kantor itu harus seperti gedung megah yang notabene hanya untuk empat senator yang sejauh ini hanya sebagai lembaga ‘pelengkap’ di Senayan. Bukan tidak mungkin, nantinya kantor megah itu justru dijadikan kantor ‘sampingan’ oleh para senator di daerah yang tidak terkait langsung dengan tugas-tugasnya sebagai anggota DPD. Fakta bahwa majunya seseorang menjadi anggota DPD tidak lepas dari kelebihan finansial yang dimilikinya.

Bagaimanapun untuk menjaring suara dari pemilih (rakyat) tentu tidaklah cuma-cuma. Jadi, kita tidak perlu heran kalau dari 132 anggota DPD adalah dari orang-orang dengan kehidupan mapan. Jadi, janganlah sebagai senator lantas ngoyo. Jangan anda merasa sebagai senator seperti halnya seorang senator di negara Uncle Sam. Kita tidak menginginkan lembaga perwakilan di Senayan menjadi semakin tidak populer di mata rakyat. Sudah saatnya para wakil rakyat kembali pada misi suci sebagai figur-figur yang dipercaya dan diberi amanah rakyat. Sudah cukup rasanya para wakil rakyat berkaca diri dan meninggalkan kepongahan, kekonyolan, dan kemunafikan yang selama ini menjadi bagian dari prilaku sesat dengan membungkus diri sebagai anggota dewan.

Sesungguhnya kalau mau jujur, persoalan bangsa ini masih jauh lebih penting dipikirkan daripada sekadar memikirkan DPD yang minim kewenangan. Lihat saja misalnya upaya moratorium TKI yang sampai kini masih terjebak dalam beragam persoalan. Seperti tahun-tahun sebelumnya, kebijakan reaktif yang hangat-hangat tahi ayam itu bak balsem: panas sesaat, setelah itu adem-ayem lagi. Berulang kali tragedi kemanusiaan menimpa pahlawan devisa kita, berulang kali pula pemerintah berkeinginan atau tepatnya bermimpi menghentikan pengiriman TKI.

Tak bisa dipungkiri, angka pengangguran kita memang mengkhawatirkan. Pada 2010 sekitar 7,6 persen atau 9,26 juta jiwa menganggur, 30 persen – 40 persen pengangguran kaum muda, 10 persen pengangguran sarjana. Pada 2011, angka kemiskinan 13,33 persen menurun dibandingkan dengan 2010 sebesar 14,15 persen, dan pengangguran juga diklaim menurun menjadi 7,5 juta jiwa (6,5 persen).  Namun apakah kita akan menjual kemiskinan dan harga diri bangsa, dengan mengeksploitasi dan mengorbankan warga miskin untuk mengeruk rupiah di negeri orang tanpa perlindungan memadai. Kita memang menghadapi kompleksitas masalah kemiskinan dan pengangguran.

Namun tidak bijaksana jika memosisikan program pengiriman TKI sebagai prioritas penanggulangannya. Pemerintah harus sungguh-sungguh membangun ekonomi kerakyatan. Program penanggulangan kemiskinan mestinya menyentuh esensinya, memberikan lompatan bagi masyarakat untuk keluar dari kemiskinan menjadi kelompok menengah, bukan sekadar menyiasati agar masyarakat tidak semakin miskin, dengan bantuan instan tanpa mengurai akar persoalan. Kebijakan menciptakan lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan primer hendaknya hanya sementara, yang dijalankan secara bertanggung jawab, baik oleh pemerintah maupun DPR. Pemerintah melatih warga negara menjadi buruh migran berkualitas dan bermartabat. Di pundak para penguasa dan elite politik ada tanggung jawab, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak warga negaranya. ***

Penulis adalah Direktur Alpiran Sumut

Sumber: http://www.analisadaily.com/news/57469/kewenangan-setengah-hati-bagi-dpd

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: