DPR (Masih) Lembaga Terkorup

Harian Analisa: Kamis, 24 Oktober 2013

Oleh: Joko Riyanto.

Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja menyebut DPR adalah institusi terkorup kedua setelah Polri. Hingga saat ini, sekurangnya 65 anggota DPR telah dijerat oleh KPK. Namun, untuk kawasan Asia Tenggara, DPR memuncaki parlemen terkorup (Liputan6.com, 16/9/2013).

Kita tentu tidak kaget dengan pernyataan Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja tersebut karena DPR merupakan ladang korupsi. Di gedung Senayan, ternyata kita tidak hanya bisa menyaksikan banyaknya kursi yang kosong atau orang yang sedang mendengkur ketika sidang tengah berlangsung, tetapi nyatanya juga menjadi tempat bancakan korupsi. Dengan mengontrol angka-angka dalam anggaran dan pasal-pasal dalam undang-undang, anggota DPR tergoda untuk menjadi pialang-pialang yang meneror menuntut imbalan. Bila dulu kita mengecap korupsi sebagai budaya, kini korupsi telah berubah menjadi madat.

Badan Anggaran (Banggar) DPR menjadi tempat dan kedok untuk merampok uang negara secara transaksional dengan berbagai modus. Indikasinya bisa dilihat dari beberapa anggota Banggar DPR yang berurusan dengan KPK. Ada yang tersangkut kasus proyek Wisma Atltet, kasus Hambalang, pembangkit listrik, pengadaan Alquran, penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII impor sapi.

Ada juga yang terkait dengan proyek di berbagai universitas dan pengucuran dana percepatan infrastruktur daerah. Tambahan lagi korupsi terselubung dalam bentuk komersialisasi legislasi, proyek fiktif, studi banding, dan peninjauan lapangan.

Tidak sedikit anggota DPR yang ditangkap dan sebagian lagi masih diperiksa dan dijadikan tersangka, karena tersangkut kasus korupsi. Terus bertambah panjangnya daftar nama pelaku korupsi para wakil rakyat tak pelak membuat banyak pihak gerah. Ledakan korupsi di lembaga legislatif ini sangat mengkhawatirkan.

Seperti diingatkan Montesquieu, “Suatu negeri akan segera karam jika kekuasaan legislatif lebih korup ketimbang eksekutif.” Citra DPR hingga saat ini masih menunjukkan profil sebuah perusahaan patungan pemerintah-swasta yang menampung sekelompok orang untuk mencari nafkah. Padahal, gedung parlemen sebagai rumah rakyat merupakan basis untuk berjuang secara sungguh-sungguh guna mewujudkan produk hukum yang pro-rakyat. Nuansa dan kepentingan politik yang berlebihan telah mengubah citra DPR menjadi lembaga politik yang tidak mampu bersikap independen.

Faktor-faktor seperti strategisnya kewenangan, lemahnya pengawasan, dan rendahnya transparansi akan sangat berpengaruh menempatkan sebuah sektor dalam kategori terkorup. Lembaga legislatif dan partai politik yang mempunyai kewenangan sangat besar sebagai pengambil kebijakan, pengawas kritis terhadap kebijakan pemerintah, dan pembentuk undang-undang akan berada di posisi yang sangat riskan korup.

Secara teoretis, pandangan Montesquieu dalam Le Esprit Des Lois yang menjelaskan bahwa kecenderungan kekuasaan relevan untuk membaca korupsi di parlemen terbukti. Kecenderungan orang berkuasa untuk mempertahankan kekuasaan dan memanfaatkan kekuasaan dijelaskan dalam tulisan yang diterjemahkan menjadi The Spirit of Law tersebut.

Menurut pengamat politik LIPI, Syamsuddin Haris, ada beberapa hal yang melatarbelakangi terjadinya kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR.

Pertama, struktur kekuasaan DPR telah begitu meluas sehingga dapat dikatakan hitam putihnya negeri terbangunnya ini ditentukan partai-partai politik di DPR.

Kedua, pemerintah cenderung membiarkan relasi yang bersifat politik-transaksional dengan DPR ketimbang relasi yang bersifat institusional.

Ketiga, pendangkalan pemahaman para wakil rakyat terhadap esensi politik, partai politik, parlemen dan hakikat keterlibatan mereka dalam kehidupan politik nasional. Politik didistorsikan secara konkrit sekadar sebagai kekuasaan sehingga perdebatan tentang moralitas atau etika, hati nurani dan keberpihakan.

Keempat, sistem pemilu kita yang menyebabkan pada penderitaan rakyat tidak lagi relevan bagi sebagian politikus kita. Partai politik cenderung dipraktikkan sebagai tempat untuk “mengambil” ketimbang wadah untuk mengabdi bagi Ibu Pertiwi. Biaya politik menjadi mahal karena itu politisi-politisi berlomba-lomba mencari duit untuk memenuhi kebutuhan itu.

Kelima, perilaku hedonisme DPR saat ini yang membuat biaya kelakuannya menjadi sangat mahal. Ditambah, banyak orang DPR yang sudah kaya di DPR sampai DPR juga malah makin rakus.

Kesan bahwa para wakil rakyat kita tidak jujur, korup, dan hanya mengejar uang dan kekuasaan akan semakin tebal saja di mata kebanyakan rakyat kita. Saya sangat khawatir perkembangan ini akan membidani lahirnya rezim-rezim maling baru, yang berbasis di dalam kubu-kubu politik tertentu, menggantikan Kleptokrasi di era Soeharto yang berbasis di istana. Sumber daya alam dan hasil-hasil pembangunan ekonomi kembali akan dikuasai oleh segelintir elite kekuasaan.

Penyakit korupsi di DPR harus segera dibasmi. Dari sisi internal, institusi DPR perlu memperkuat fungsi dan peran Badan Kehormatan (BK) DPR dalam melakukan pengawasan dan menjaga kehormatan, menerapkan kode etik dan sanksi yang tegas kepada anggotanya yang dinilai justru merusak citra DPR. BK DPR harus dibuat lebih responsif dan akuntabel untuk menjadi pengawas yang ditakuti anggotanya. Salah satu hal yang absen dalam sistem pengawasan BK DPR adalah tiadanya akuntabilitas yang memadai kepada publik atas kinerja pengawasan itu.

Banggar DPR sebaiknya dibubarkan saja karena sebagai kelengkapan DPR terlalu besar wewenangnya. Berdasarkan penelitian ICW, banggar yang terlalu kuat seringkali melakukan “potong jalur” atau tidak menaati prosedur resmi dalam menyusun anggaran. Banggar seringkali melewati proses pembahasan anggaran di komisi dan langsung menentukan besaran anggaran serta alokasinya. Hal ini berpotensi menimbulkan korupsi, apalagi pembahasan anggara antara banggar, Kementerian, dan pengusaha terkait proyek di pemerintahan tidak transparan.

Dari sisi eksternal, masyarakat luas beserta KPK, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), dan media melakukan pencegahan serta pengawasan terhadap kinerja dan perilaku para anggota DPR agar tidak terjadi tindakan suap dan korupsi.

Partai politik pun harus memiliki tanggung jawab menciptakan peraturan dan sistem yang bisa memproteksi kadernya menjadi perampok uang negara. Selain itu, partai politik harus memiliki alternatif lain untuk mendapatkan pemasukan. Bukan saatnya lagi mengandalkan politisi Senayan sebagai mesin uang. ***

Penulis adalah Koordinator Riset Pusat Kajian dan Penelitian Kebangsaan (Puskalitba) Solo

Sumber: http://www.analisadaily.com/news/57233/dpr-masih-lembaga-terkorup

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: