Dilema Penegakan Hukum di Indonesia

Surabaya Pagi: Rabu Pahing, 25 September 2013

Oleh: Junaidi Khab*

Junaidi Khab

Junaidi Khab

Berbagai media massa telah membuka celah negatif yang cukup lebar tentang pengadilan yang merupakan penindak dan pelaksana hukum di Indonesia secara adil dan transparan. Dari beberapa kasus yang disajikan oleh media menunjukkan bahwa publik tidak merasa puas dengan pelayanan dan adanya pengadilan yang berdasar pada hukum tatanegara Indonesia.

Berbagai demo anarkis kerap terjadi di berbagai daerah. Peneroran terhadap pihak kepolisian di Cebongan Jogjakarta menjadi hantu bagi pihak kepolisian, juga di Solo beberapa kasus sosial yang sudah akut. Penembakan oleh salah satu anggota polisi terhadap kepala rumah sakit Bhayangkara di Makassar karena hal sepele pun terjadi tanpa melalui media hukum yang dibenarkan. Dan berbagai kasus lain yang menimpa ini terkait ketidapuasan terhadap hukum dan pengadilan di Indonesia kerap terjadi. Main hakim sendiri itu merupakan diakibatkan oleh tidak adanya transparansi dan keadilan yang objektif oleh lembaga hukum atau pengadilan di Indonesia.

Negara dan elite telah memberikan pelajaran sesat kepada publik untuk tidak menghormati hukum. Publik pun membuat peraturan sendiri sesuai keinginan kelompok masing-masing. Lihat saja, masyarakat dengan mudah membakar pencuri kendaraan bermotor. Sekelompok orang dengan gampang mengobrak-abrik hotel dengan alasan sebagai tempat maksiat.

Aliran radikal tertentu pun seenaknya melakukan sweeping dan mengobrak-abrik warung dengan alasan menjual minuman keras. Kepercayaan terhadap hukum akan terus tergerus jika penegak hukum dan elite tidak segera mengubah tabiat untuk menghormati hukum. Hukum yang runcing ke bawah, tetapi majal ke atas, kian memperdalam kekecewaan publik.

Kita prihatin ketidakpuasan terhadap penegakan hukum terjadi justru di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sebagai presiden hasil pemilihan langsung, Yudhoyono mestinya menjadikan hukum sebagai panglima karena negara ini berdasarkan hukum, bukan politik. Padahal kita sudah tahu sendiri bahwa politik itu hanya menguntungkan sepihak saja. Ibaratnya membelah bambu, satu diinjak sedangakan satunya diangkat hingga terbelah. Begitulah kiranya politik.

Hukum di mata publik kini kehilangan taring dan tajinya untuk memantik segala perbuatan untuk dibawa ke pengadilan. Jika sudah demikian, siapa yang akan disalahkan? Tentunya kita melihat kepada mereka yang memberikan contoh main hakim sendiri dari pihak elit politik dan pemain hukum rimba. Sejatinya Indonesia ini merupakan hutan yang singa dan srigalanya para pejabat sendiri yang selalu mengkambing hitamkan rakyatnya sendiri menjadi santapan hukum. Mereka yang lemah tentu akan kalah dan dijebloskan ke dalam penjara.

Sebagai sosok negara hukum setidaknya para pimpinan dan pembesar negara harus mampu menerapkan hukum di Indonesia dan mengerti apa yang menjadi keinginan bangsa ini. Perlu diingat bahwa mereka para pejabat dan petinggi negara merupakan wakil dari rakyat yang selalu diambil pajaknya. Mereka wajib melayani rakyat dan lebih mengedepankan hukum daripada politik, apalagi politik yang berdasar pada hukum rimba.

Apalagi seorang kepala negara yang dobel jabatan, tentunya fokus perhatiannya kepada kepentingan rakyat dan publik akan tersita oleh urusan politik pribadinya dalam dunia kepartaian. Jika sudah bermain politik tentu hukum akan dikesampingkan. Termasuk keadilan akan musnah. Sehingga hal demikian menghilangkan kepercayaan publik pada lembaga hukum.

Menghadapi beberapa kasus dan fenomina di atas kita layaknya harus mematuhi hukum di negara hukum ini, khususnya bagi para petinggi dan pejabat negara. Jangan terlalu terpaku pada dunia politik yang selalu mengesampingkan hukum tatanegara dan keadilan. Rakyat diinjak, sedangkan para elit politik dan petinggi negara ditinggikan. Jika hal semacam ini masih kerap terjadi, kemungkinan besar main hakim sendiri oleh rakyat dan publik akan menjadi sajian hangat terus di belahan negeri ini yang akan memicu kerusakan pada keharmonisan hidup kebangsaan dan nilai-nilai dasar nasionalisme.

* Penulis Wakil Direktur Gerakan IAIN Sunan Ampel Menulius (Gisam) IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Hp                               : 087866119361

E-Mail                         : john_gapura@yahoo.com

Silakan klik Surabaya Pagi Rabu Pahing, 25 September 2013 atau Surabaya Pagi Rabu Pahing, 25 September 2013 (1) untuk membaca tulisan ini dalam versi korannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: