Idealisme Pendidikan Berbasis Masyarakat

KOMPAS Siang: Selasa, 10 September 2013

Oleh: Junaidi Khab*

Junaidi Khab (KOMPAS Siang 10 -09-2013 Idealisme Pendidikan Berbasis Masyarakat)

Junaidi Khab (KOMPAS Siang 10 -09-2013 Idealisme Pendidikan Berbasis Masyarakat)

Wacana pendidikan tidak kunjung habis menjadi polemik di negeri ini. Berbagai dekrit dan kebijakan dalam menyelenggarakan pendidikan pun tak luput dari wacana yang terus menghangat diperbincangkan. Seakan-akan pendidikan memang persoalan yang pelik dihadapi oleh bangsa. Sehingga sulit untuk menemukan terobosan guna melancarkan arus perjalanan pendidikan di Indonesia.

Masyarakat hanya menjadi objek kekuasaan pemerintah melalui sistem dan aturan pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah. Menurut Toto Suharto (2012:3) mengatakan bahwa pendidikan pada hakikatnya merupakan cerminan kondisi negara dan kekuatan sosial-politik yang tengah berkuasa. Pendidikan dengan sendirinya merupakan refleksi dari orde penguasa yang ada. Masalah pendidikan akan menjadi masalah politik apabila pemerintah ikut terlibat di dalamnya. Bahkan kurikulum pendidikan yang berlaku sebenarnya merupakan sarana indoktrinasi dari suatu sistem kekuasaan. Melalui kurikulum, pemerintah telah menjadikan pendidikan sebagai sarana rekayasa dalam rangka mengekalkan struktur kekuasaannya.

Salah satu langkah teoritis yang ditawarkan oleh Suharto adalah sistem pendidikan berbasis masyarakat. Yang mana segala urusan pendidikan diserahkan kepada masyarakat. Masyarakat yang lebih tahu kebutuhan dirinya dalam dunia pendidikan. Selain itu pula, masyarakat memiliki hak untuk menentukan pilihannya. Apalagi persoalan pendidikan, jika masyarakat ditekankan dalam pendidikan tertentu yang bukan dalam wilayahnya, maka pendidikan tersebut hanya menjadi wacana belaka dan tidak akan menemukan pencerahan bagi kehidupan.

Pendidikan berbasis masyarakat melakukan hegemoni-tandingan dan perlawanan terhadap pendidikan yang dikelola oleh pemerintah. Akan tetapi, perlawanan ini bukan dalam bentuk lembaga politik, melainkan perlawanan budaya yang bermaksud membebaskan masyarakat untuk menentukan pendidikannya. Dengan demikian, pendidikan berbasis masyarakat akan lebih memfokuskan masyarakat untuk lebih sadar dalam menjalani proses pendidikan yang diharapkan.

Pada dasarnya, sebuah pendidikan disebut berbasis masyarakat apabila tanggung jawab pendidikan mulai dari perencanaan hingga penilaian berada di tangan masyarakat. Pendidikan adalah milik rakyat dan oleh sebab itu rakyat mempunyai hak dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan sendiri. Inilah yang disebut pendidikan berbasis masyarakat yang terlepas dari otoritas birokrasi pusat.

Dengan beberapa pendekatan dan analisis, pendidikan seharusnya menjadi milik masyarakat bersangkutan yang lebih mengetahui apa yang dibutuhkannya. Oleh karena itu, pendidikan berbasis masyarakat berhubungan dengan pembangunan masyarakat dan pemberdayaannya. Pendidikan berbasis masyarakat merupakan hal yang beralawanan dengan pendidikan berbasis negara. Yang mana karena masyarakat selalu dilawankan dengan negara.

Peran Pemerintah

Dalam menjalankan pendidikan, pemerintah menjadi fasilitator saja dalam menjembatani berlangsungnya pendidikan di tanah air. Salah satu bukti campur tangan pemerintah dalam dunia pendidikan yang hanya dihegemoni pemerintah dan pihak tertentu adalah pendidikan dalam Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI)/Sekolah Bertaraf Internasional (SBI). Sehingga karena dinilai kurang relevan dengan keadaan dan keinginan masyarakat Indonesia, maka RSBI/SBI tersebut dibubarkan.

Ketika pemerintah melalui UU Sisdiknas tahun 2003 mengungkapkan konsepsinya mengenai pendidikan berbasis masyarakat, sebenarnya pemerintah bersikeras mengutamakan kepentingan politiknya untuk mempertahankan kekuasaannya melalui kontrol pendidikan, bukan untuk kepentingan masyarakat.

Dari sisnilah pendidikan didominasi oleh pemerintah. Persoalan pendidikan setidaknya jangan sampai ada campur tangan pemerintah. Karena dengan campur tangan pemerintah, pendidikan akan menjadi dunia politik yang ujung-ujungnya hanya menguntungkan pihak tertentu saja. Sedangkan masyarakat yang benar-benar membutuhkannya terkatung-katung dengan arah pendidikan yang tidak sesuai dengan harapannya.

Dalam pasal 41 ayat 3 UU Sisdiknas 2003 disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu. Hal tersebut harus menjadi acuan utama pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan. Campur tangan pemerintah mengenai pendidikan, hanya akan memburamkan pendidikan di mata masyarakat. Kebebasan dalam memilih sistem pendidikan oleh masyarakat sebenarnya yang harus didahulukan. Sehingga pendidikan bisa berjalan sesuai dengan kehendak masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini pemerintah harus mendukung dan memberikan ruang bagi berjalannya pendidikan yang memang berasal dari inisaitif masyarakat.

Alasan pasal 41 ayat 3 ini diperkuat oleh pasal 44 ayat 1 yang berbunyi bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

Selain itu pula, sangat penting adanya hubungan kemitraan dengan pemerintahan. Agar pemerintah tidak lagi mendominasi, memonopoli, memaksakan kehendak, menguasai atau ikut campur atas lembaga pendidikan yang memang berbasis masyarakat. Sebab campur tangan dan dominasi pemerintah hanya akan melahirkan sifat resestensi, masa bodoh, menurunnya kreativitas, menimbulkan ketergantungan, dan bahkan mengikis kepercayaan masyarakat itu sendiri untuk melaksanakan pendidikannya.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah sebagai mitra harus dapat mengisi kekurangan, memacu gerakan, membangkitkan energi kreativitas, mendorong semangat, dan merangsang kontribusi masyarakat sebagai wujud kontribusinya bagi pendidikan yang diharapkan oleh masyarakat.

Konsepsi pendidikan berbasis masyarakat seperti yang ditawarkan oleh Suharto ini jelas sekali arah dan tujuannya, yaitu memberikan kepercayaan terhadap masyarakat untuk melaksanakan pendidikannya sesuai dengan kekuatan, keterampilan, pengetahuan, dan pengalamannya secara mandiri dan otonom. Dalam konteks ini, pendidikan berbasis masyarakat dapat dilihat sebagai sebuah bentuk pemberdayaan ke arah transformasi sosial, di mana masyarakat dapat menentukan nasib pendidikannya sendiri.

* Penulis adalah Akademisi IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Hp                               : 087866119361

E-Mail                         : john_gapura@yahoo.com

Bagi yang ingin membaca opini tersebut dalam bentuk versi koran digitalnya, silakan klik KOMPAS Siang 10 September 2013 Idealisme Pendidikan Berbasis Masyarakat Junaidi Khab . Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: