Mempertanyakan Substansi Subsidi BBM

RADAR SURABAYA ● RABU, 12 JUNI 2013

Oleh: Junaidi Khab*

Junaidi Khab

Junaidi Khab

Kesejahteraan merupakan tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai wakil rakyat. Rakyat memiliki hak penuh dalam rangka memperoleh kesejahteraan, baik di bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan lebih-lebih kesejahteraan dalam bidang keberlangsungan hidupnya.

Pemerintah dalam mensejahterakan rakyat harus lebih serius dan semaksimal mungkin tanpa harus ada hubungan timbal balik dengan persoalan yang membelit kehidupan rakyat. Subsidi memang menjadi hal yang sangat urgen dalam mensejahterakan kehidupan rakyat Indonesia. Dengan adanya subsidi itu kesejahteraan rakyat secara simbolis akan terpenuhi. Namun di balik subsidi itu kita harus melihat dengan penglihatan yang mendalam dan kritis dalam kebijakan yang diberikan oleh pemerintah.

Pemerintah menjalankan wewenangnya tentu menggunakan politik dengan berbagai cara demi mensejahterakan rakyat. Lain dari itu semua, kebijakan dalam pemberian subsidi atas dasar kesejahteraan mungkin juga untuk membangkitkan reputasinya di mata rakyat dengan pemberian subsidi. Dengan pemberian subsidi tadi, pandangan rakyat terhadap perjalanan roda pemerintahan yang sebenarnya melilit keadaan ekonominya, namun mereka seakan-akan mendapat pengayoman khusus dari pemerintah selaku wakilnya.

Padahal jika pemerintah memiliki tekat kuat dalam mensejahterahkan kehidupan rakyat tentu berbagai usaha dan kebijakan dilakukan tanpa menunggu kenaiakan harga BBM. Dengan demikian, pemerintah dalam memberikan kesejahteraan kepada rakyat tidaklah maksimal seperti yang kita harapkan bersama. Berbagai janji dan kebijakan pra-BBM naik diorasikan demi menjamin kesejahteraan hidup rakyat. Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan akhir-akhir ini saat ada isu akan dinaikkan harga BBM pada 01 April kemarin Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) juga mulai diorasikan melalui berbagai media.

Dalam rangka pensejahteraan rakyat di Indonesia pemerintah masih menunggu BBM dinaikkan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kurang serius dalam memikirkan nasib rakyat. Jika memang pemerintah memiliki komitmen untuk mensejahterahkan rakyat, maka pemberian subsidi tidak harus menunggu hingga BBM dinaikkan. Kita lihat saja pada masa pemerintahan SBY ada istilah BOS, BLT, Jamkesmas, dan hingga BLSM pra-BBM dinaikkan.

Seandainya BBM ini tidak dinaikkan, mungkin kesejahteraan tidak akan tercapai dengan pemberian berbagai subsidi. Melihat fenomena itu pemerintah harus lebih sadar dan maksimal dalam mensejahterakan rakyat baik itu melalui pemberian subsidi atau pun yang lainnya. Kenaikan harga BBM jangan hanya dijadikan perpolitikan untuk mendapat reputasi yang baik di mata masyarakat yang memang mengharapkan kesejahteraan penuh dari pemerintah.

* Penulis adalah Wakil Direktur Gerakan IAIN Sunan Ampel Menulis (Gisam) IAIN Sunan Ampel Surabaya.

No. Rekening                 : 00064-01-61-004983-4 Cabang BTN. a.n. JUNAIDI

E-Mail                         : john_gapura@yahoo.com

Untuk men-download file koran PDF silakan langsung klik RADAR SURABAYA ● RABU, 12 JUNI 2013 . Terima kasih. Semoga bermanfaat. Amin.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: