Apa Bisa Kepala Desa Di-Aceng-kan

RADAR SURABAYA ● MINGGU, 14 APRIL 2013

Jika saya seorang Kepala Desa melakukan kawin sirri, apakah bisa dipecat seperti Aceng Fikri. Kasus pemberhentian terhadap Aceng Fikri sebagai Bupati Garut Jawa Barat, karena melakukan Kawin Sirri, yang diangggap melanggar Sumpah Jabatan dan UU Perkawinan.

Pertanyaan saya, apakah alasan pemberhentian tersebut, dapat pula dijadikan alasan pemberhentian terhadap Kepala Desa, jika melakukan perbuatan yang sama?.

Hormat saya

Chudori,

Di Surabaya

 

Apa Bisa Kepala Desa Di-Aceng-kan (Junaidi Khab)

Apa Bisa Kepala Desa Di-Aceng-kan (Junaidi Khab)

JAWABAN :

Status Kepala Daerah dan Kepala Desa sama-sama sebagai jabatan politik, karena sama-sama dipilih langsung oleh rakyat. Alasan pemberhentian Kepala Daerah dan Kepala Desa hampir sama. Akan tetapi terdapat perbedaan prosedurnya. Alasan dan prosedur pemberhentian kepala daeah di atur dalam Pasal 29 s/d Pasal 35 UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan alasan dan prosedur pemberhentian Kepala Desa diatur dalam Pasal 17 s/d Pasal 22 PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Dalam Pasal 16 huruf h dan Pasal 17 ayat (2) huruf d PP. No. 72 Tahun 2005 bahwa di antara alasan pemberhentian kepala desa adalah karena melangar sumpah jabatan. Sedangkan dalam Pasal 51 ayat (4) PP. No. 72 Tahun 2005 disebutkan bahwa salah satu isi sumpah jabatan tersebut adalah “melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya”.

Alasan Pemberhentian Aceng Fikri sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 P/Khs/2003, tertanggal 22 Januari 2013 bahwa Aceng Fikri sebagai Bupati Garut telah terbukti melanggar sumpah jabatan dan melanggar UU Perkawinan. Dalam pertimbangannya MA manyatakan, perbuatan kawin sirri oleh Aceng Fikri tidak dapat dipisahkan secara dikotomis dengan jabatannya sebagai Bupati Garut. Hal ini berarti penafsiran terhadap frase “melanggar sumpah jabatan” telah dimaknakan secara luas, bahwa tidak hanya pelanggaran sumpah jabatan dalam statusnya sebagai Bupati tetapi juga sebagai warga negara. Karena status warga negara itu juga melekat dalam diri Aceng Fikri sebagai Bupati Garut. Putusan MA ini dapat dijadikan yurisprudensi bagi pengadilan atau preseden bagi lembaga-lembaga pemerintahan untuk memberikan keputusan terhadap pelanggaran sumpah jabatan yang dilakukan oleh pejabat politik atau pejabat karir.

Dengan demikian, jika Kepala Desa melakukan pelanggaran sumpaj jabatan, berupa nikah sirri, maka prosedur pemberhentiannya adalah BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah yang dihadiri oleh 2/3 anggota BPD kepada Bupati melalui Camat. Berdasarkan usulan tersebut, Bupati menetapkan pemberhentian Kepala Desa yang bersangkutan 30 hari sejak usulan diterima.

Demikian uraian kami semoga melegakan Anda.

Silakan klik untuk koran PDF aslinya: RADAR SURABAYA ● MINGGU, 14 APRIL 2013

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: