Developer Ingkar Janji

RADAR SURABAYA ● MINGGU, 17 MARET 2013

Saya membeli rumah di sebuah perusahaan Real Estate, dengan perjanjian rumah akan diserahkan dalam waktu 10 bulan, dalam keadaan yang prima. Karena itu saya langsung melunasi harga pembelian, dengan melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Ternyata rumah tersebut tidak selesai sesuai yang disanggupkan, terjadi keterlambatan hingga hampir satu tahun. Selain itu kualitas bangunan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, mutunya di bawah standard.

Saya lakukan komplain. Tetapi tidak mendapat tanggapan, namun justru develeoper memaksa saya untuk menandatangani Akte Jual Beli (AJB). Tentu saja saya tolak. Akibat itu semua apakah saya masih dikenakan PPN atau PPh, meskipun saya menolak menandatangani Akta Jual Beli,_sebab saya anggap developer wanprestasi. Apakah saya dapat menuntut pengembalian uang saya sepenuhnya, karena developer telah wanprestasi.

Bambang,

Di Surabaya

Junaidi Khab's Picture

Junaidi Khab’s Picture

JAWABAN :

Pasal 1491 KUH Perdata menyebutkan; Penanggungan yang menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli, adalah untuk menjamin dua hal yaitu:

1. penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tenteram

2. tiadanya cacat tersembunyi pada barang tersebut atau yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan alasan untuk pembatalan pembelian.

Saudara menyebut kualitas bangunan dibawah standard, tidak sesuai dengan yang diperjanjikan itu, sudah cukup alasan bagi Saudara untuk mengajukan pembatalan. Saudara dengan developer baru terikat dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), kiranya dapat disampaikan dengan Pasal 1266 KUH Perdata yang mengatakan: Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan timbal balik, andai kata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dinyatakan di dalam persetujuan, maka hakim dengan melihat keadaan atas permintaan tergugat leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban. Tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dari satu bulan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Saudara sebagai pembeli, berhak untuk mengajukan pembatalan PPJB, namun tuntutan pembatalan tersebut harus diajukan dalam bentuk gugatan/permohonan kepada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya mencakup domisili hukum developer atau sesuai domisili yang ditentukan dalam PPJB. Dengan adanya penetapan pembatalan PPJB oleh Pengadilan, besar kemungkinan segala uang pembelian berikut pajak yang telah Saudara keluarkan dapat dikembalikan.

Demikian penjelasan yang dapat kami berikan, dan semoga dapat membantu persoalan yang Saudara hadapi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: