Larangan Bonceng Mengangkang

RADAR SURABAYA ● MINGGU, 17 FEBRUARI 2013

Saya mahasiswa Fakultas Hukum, jurusan Hukum Islam. Saya ingin tanya status Peraturan Daerah Kabupaten Lhokseumawe Provinsi NAD yang melarang duduk mengangkang bagi perempuan yang dibonceng di atas sepeda motor. Katanya Perda tersebut adalah Perda Syariat Islam. Namun setelah saya mengkaji beberapa kitab fiqih, saya tidak menemukan adanya larangan duduk mengangkang tersebut. Oleh karena itu, saya ingin menanyakan mengenai keberadaan Syariat Islam tersebut, apakah tidak bertentangan dengan UUD 1945?

Hanafi,

Di Surabaya

 

JAWABAN :

UUD 1945 sebagai Staatsgrundgesetz atau aturan pokok dan aturan  dasar negara, merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila. UUD 1945 adalah landasan utama kita dalam bernegara, sehingga segala peraturan perundang-undangan maupun praktek ketatanegaraan yang akan dan telah kita jalankan pun seharusnya tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Bagaimanakah dengan diberlakukannya Syariat Islam di berbagai daerah di Indonesia? Apakah hal tersebut tidak melanggar UUD 1945

 Yang perlu Saudara pahami, bahwa negara kita memang bukanlah negara agama, yang meletakkan salah satu agama sebagai ideologi bangsa. Akan tetapi negara kita bukanlah negara sekuler, yang menganggap bahwa urusan agama dan negara harus dipisahkan. Pancasila sebagai falsafah bangsa kita telah mengakui, dan menjamin hakhak beragama bagi setiap warga negara, termasuk yang beragama Islam.

Sila pertama dari Pancasila yang menyatakan bahwa negara “mengakui adanya Tuhan”, sebenarnya sudah cukup untuk menjadi alasan, mengapa Syariat Islam harus diakui. Namun tidaklah cukup dengan hanya menggunakan sila pertama sebagai sebuah argumentasi, tanpa disertai dengan penjelasan tentang apa yang dimaksud oleh sila pertama tersebut.

Selain sila pertama Pancasila dan Pasal 29 UUD 1945, kita juga dapat melihat Pasal 18 dan Pasal 18 B UUD 1945. Pasal 18 UUD 1945 tentang pemerintahan daerah, menegaskan bahwa negara memberikan otonomi bagi daerah, yang walaupun masalah agama tetap menjadi urusan pemerintah pusat. Dengan diberikan otonomi bagi suatu daerah, maka daerah berhak mengembangkan daerahnya sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di daerah tersebut. Sedangkan Pasal18 B UUD 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati suatu pemerintahan yang bersifat khusus dan istimewa.

Maka Syariat Islam di beberapa daerah di Indonesia tidaklah melanggar konstitusi. Bahkan UUD 1945 memberikan pengakuan dan menghormati sifat khusus tersebut. Walaupun untuk diberlakukan di seluruh wilayah NKRI yang mayoritas penduduknya muslim merupakan suatu hal yang mustahil untuk diberlakukan saat ini.

Demikian penjelasan kami.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: