Rumah Dikuasai Mantan Suami

RADAR SURABAYA ● MINGGU, 20 JANUARI 2013

Mohon saya dibantu menyelesaikan persoalan saya.

Problemnya dimulai dari kisah perkawinan kami yang telah berjalan lima tahun dan dikaruniai seorang anak. Pada awal perkawinan, suami belum bekerja dan semua kebutuhan dibantu orang tua saya. Menginjak tahun kedua, suami mulai berpenghasilan, lalu di tahun ke-4, suami bisa membeli sebuah rumah yang diatasnamakan dia. Namun, pada awal tahun ke-5, mulai terjadi perselisihan hingga puncaknya kami harus bercerai.

Yang ingin saya tanyakan, bagaimana pembagian harta gono gini setelah bercerai karena rumah tetap dikuasai mantan suami. Alasannya, rumah tersebut hasil pembeliannya. Apakah saya dapat menuntut hak nafkah untuk anak saya, agar setiap bulan ayahnya bersedia menyantuni? Mohon penjelasan dan terima kasih.

Wass,

Lia,

Di Surabaya

JAWABAN:

Mengenai harta gono gini di atur dalam Pasal 35-37 UU Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan. Pasal 35 Ayat (1), “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.”

Dilanjutkan Ayat (2), “Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain.”

Pasal 36 Ayat (1), “Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan pada Ayat (2), “Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Pasal 37, “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.”

Jika perceraian didasarkan pada Hukum Perdata, pemisahan harta bersama didasarkan pada ketentuan Pasal 128 BW yang bunyinya sebagai berikut, “Setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dari pihak mana asal barang-barang itu.”

Jika didasarkan pada hukum Islam, pemisahan harta bersama didasarkan pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan, “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”

Dengan demikian, dapat disimpulkan, rumah tersebut merupakan harta bersama, karena didapatkan selama perkawinan berlangsung. Meski yang membeli dan diatasnamakan suami, Saudara sebagai istri tetap mendapatkan bagian dari rumah tersebut. Sedangkan tuntutan nafkah dan biaya hidup untuk anak, dapat diajukan bersamaan dengan gugatan perceraian, baik dalam bentuk Konpensi maupun Rekonpensi. Itulah jawaban kami dan semoga bermanfaat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: