Dana Jamkesmas dan Keseriusan Kinerja Pemerintah

RADAR MADURA ● Selasa, 10 April 2012

Oleh: Junaidi*

Dalam menangani dan mempermudah menangani untuk menuntas kasus kemiskinan di Indonesia pemerintah telah bisa dikatakan sukses dengan membantu meringankan beban masyarakat kurang mampu dengan pelayanan Jaminan Kesehatan Masyaakat (Jamkesmas) yang telah diberlakukan di berbagai daerah di seluruh tanah Indonesia. Keberhasilan tesebut merupakan salah satu dari peran pemerintah yang telah dicanangkan pemerintah sebelumnya yaitu memberantas kemiskinan demi memajukan kehidupan bangsa.

Masyarakat miskin saat ini sedikit banyak telah mendapat keringanan dari pemerintah dengan adanya Jamkesmas. Namun yang menjadi titik tekan kita dalam menyikapi keberadaan Jamkesmas harus ada semacam pemantauan dari pemerintah terhadap beberapa rumah sakit yang ada di tanah air ini demi bersihnya dari kasus yang sudah membudaya di negeri ini yaitu korupsi.

Dengan adanya Jamkesmas, masyarakat miskin merasa diayomi dan diperhatikan oleh pemrintah. Selain itu pula, kasus korupsi juga akan mudah untuk dilakukan oleh pihak tertentu yang terlibat di dalamnya. Karena kasus korupsi saat ini tidak memandang pangkat dan jabatan yang diduduki oleh seseorang, siapapun akan mudah dan gampang untuk melakukan perilaku korup dengan berbagai macam alasan dan politik kecurangan.

Memang tampaknya dalam pelaksanaan dan penyaluran dana Jamkesmas tidak terdapat kasus korupsi. Bisa jadi dana yang dikhususkan untuk pasien miskin berobat disunat tanpa sepengetahuan pemerintah oleh pihak rumah sakit. Kita kaitkan saja dengan pasien yang hanya menerima layanan berobat secara gratis di rumah sakit dengan keterangan tidak mampu dari kepala desa sudah mendapat pelayanan yang semestinya dan dianggap suatu yang sangat istimewah dari piha rumah sakit dan pemerintah.

Mereka cukup hanya memberikan keterangan yang dibutuhkan dalam administrasi rumah sakit untuk mendapat pelayanan kesehatan dan lainnya yang berupa obat-obatan lainnya. Sungguh mudah dan sangat gampang dalam pelayanan adminstrasi yang dilakukan oleh pihak penerima Jamkesmas tesebut. Namun menjadi sesuatu yang sangat ganjil dalam pelayanan Jamkesmas tersebut adalah dana yang dianggarkan untuk pengguna Jamkesmas tidak diketahui secara pasti dari pemrintah yang masuk ke rumah sakit. Pengguna Jamkesmas hanya menerima layanan kesehatan dan obat-obatan secara cuma-cuma setiap pelayanan.

Sebenarnya dana, data, dan jatah yang diberikan oleh pemerintah kepada pengguna Jamkesmas perlu diperjelas demi menjaga stereotip yang tidak mengenakkan antara masyarakat dan pemrintah dengan adanya tuduhan penggelapan dana yang dianggarkan bagi pihak pengguna Jamkesmas di rumah sakit. Memang seakan-akan sebagai masyarakt pengguna Jamkesmas tidak perlu memperdebatkan dana yang dianggarkan dalam mendapat layanan berobat gratis tersebut, yang penting sudah dilayani dengan dengan baik dan memusakan hingga sembuh total.

Jika keadaan yang abstrak ini mengenai jatah dan anggaran masyarakat yang berobat dengan mendapat bantuan Jamkesmas dibiarkan begitu saja, maka pemerintah bisa dikata kurang memperhatikan terhadap laju keuangan yang telah dikeluarkan untuk mereka yang berobat. Bayangkan jika dana yang dijatahkan untuk satu orang pasien yang berobat dianggarkan Rp. 1000.000 setiap harinya, sementara mereka hanya mendapat pelayanan kesehatan yang berupa obat-obatan tanpa mendapat harga obat tersebut yang berupa catatan baik berupa kwitansi dan nota lainnya, ini tentu sudah jelas bahwa ada semacam penggelapan dana anggaran dari pemerintah oleh pihak rumah sakit.

Anggaran yang bernilai Rp. 1000.000 itu bisa hanya digunakan sepertiga atau bahkan separohnya tanpa ada yang mengetahui. Kemudian dari pihak rumah sakit membuat anggaran yang besar kepada pemerintah dalam menangani satu oeang pasien, sedang pasien yang dilayani tidak mendapat pelayanan sesuai dengan anggaran yang diajukan dan dilaporkan oleh pihak rumah sakit, di sinilah yang nantinya akan menimbulkan kecemburuan sosial.

Dana yang telah dianggarkan bisa dipotong dengan pemberian obat-obatan yang kurang berkualitas dan tidak sesuai dengan standart harga yang semestinya didapat oleh pasien yang berobat. Itulah mungkin pentingnya adanya keterangan anggaran dana dari pemerintah kepada pengguna Jamkesmas yang berupa catatan atau kwitansi dan sejenisnya seperti nota harga obat yang sesuai dengan standart.

Jika membiarkan jatah tersbut tidak diketahui oleh pengguna pengobatan gratis tersebut sangat memungkinkandan mudahnya penyelewengan dana yang dikucurkan oleh pemerintah untuk pengguna jasa Jamkesmas oleh pihak rumah sakit dengan laluasa. Dengan demikian, pemerintah harus lebih teliti dan cermat dalam mengendalikan penggunaan dana Jamkesmas, mulai saat ini harus direalisasikan besar anggaran antara pasien dan pihak rumah sakit dengan didata dan diberikan surat keterangan patokan harga yang standart.

* Penulis adalah pengajar pada markaz bahasa Arab Ponpes Al-in’am Banjar timur Gapura Sumenep Madura.

 E-Mail                        : john_gapura@yahoo.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: